Departemen Kehakiman AS dan FBI telah mengklasifikasikan serangan-serangan terbaru terhadap properti Tesla sebagai terorisme domestik, yang memicu kekhawatiran dari para ahli kebebasan sipil tentang potensi pengawasan yang berlebihan. Klasifikasi ini muncul di tengah gelombang insiden yang menargetkan stasiun pengisian daya Tesla dan dealer di seluruh negeri, dengan Jaksa Agung Pam Bondi baru-baru ini menyoroti dakwaan terhadap tiga individu yang dituduh menggunakan bom molotov untuk merusak properti Tesla.
Respons Departemen Kehakiman
Jaksa Agung Pam Bondi baru-baru ini mengumumkan kembali dakwaan terhadap tiga individu yang diduga bertanggung jawab atas serangan terhadap properti Tesla, memperingatkan bahwa jika Anda bergabung dengan gelombang terorisme domestik terhadap properti Tesla ini, Departemen Kehakiman akan memasukkan Anda ke penjara. Namun, pengumuman tersebut tidak berisi informasi baru tentang penangkapan, yang telah dilaporkan beberapa hari atau minggu sebelumnya. Dakwaan tersebut melibatkan tiga insiden terpisah di mana tersangka diduga menggunakan bom molotov untuk merusak stasiun pengisian daya Tesla dan kendaraan di Colorado, Oregon, dan South Carolina.
Tiga individu didakwa dalam serangan terhadap Tesla:
- Lucy Nelson (Colorado): Perusakan properti secara jahat dan dakwaan senjata api
- Adam Lansky (Oregon): Secara ilegal memiliki perangkat perusak yang tidak terdaftar
- Daniel Clarke-Pounder (South Carolina): Pembakaran di stasiun pengisian Tesla
Teknik Investigasi
Penegak hukum telah menggunakan berbagai metode pengawasan untuk mengidentifikasi tersangka dalam kasus-kasus ini. Menurut laporan oleh 404 Media, penyelidik memanfaatkan pembaca plat nomor dan menganalisis postingan media sosial untuk membantu mengidentifikasi pelaku yang diduga. Penetapan FBI terhadap insiden-insiden ini sebagai terorisme domestik memberikan otoritas kemampuan pengawasan yang diperluas, termasuk akses ke alat pemantauan media sosial, teknologi pengenalan wajah, dan potensi perangkat intersepsi data ponsel.
Kekhawatiran Kebebasan Sipil
Para ahli kebebasan sipil memperingatkan bahwa memperlakukan serangan terhadap infrastruktur Tesla sebagai terorisme dapat memberikan penegak hukum federal dan lokal wewenang luas untuk memantau individu yang memprotes pengaruh Elon Musk yang semakin besar dalam pemerintahan. Penetapan terorisme memungkinkan FBI untuk mengajukan surat perintah penggeledahan yang lebih luas yang berlaku secara nasional daripada di yurisdiksi tertentu. Di bawah Undang-Undang Patriot, penyelidik mendapatkan wewenang khusus dalam kasus terorisme, termasuk akses ke catatan pendidikan rahasia dan sumber daya dari lebih dari 30 lembaga federal melalui Satuan Tugas Terorisme Gabungan.
Wewenang khusus yang diberikan dalam penyelidikan terorisme:
- Surat perintah penggeledahan yurisdiksi tunggal yang berlaku secara nasional
- Akses ke catatan pendidikan yang bersifat rahasia
- Sumber daya dari lebih dari 30 lembaga federal termasuk DHS, militer, ICE, dan TSA
- Kemampuan pengawasan yang ditingkatkan termasuk pemantauan media sosial dan pengenalan wajah
Akses Perusahaan ke Data Investigasi
Mantan agen khusus FBI Michael German mencatat bahwa perusahaan yang menjadi target dalam penyelidikan terorisme domestik biasanya menerima pertukaran informasi rutin dari penegak hukum. Preseden ini berpotensi memungkinkan Musk dan eksekutif Tesla lainnya untuk mengakses data pengawasan atau laporan tentang pemrotes yang tidak tersedia untuk umum. Contoh historis dari protes pipa menunjukkan bagaimana perusahaan sebelumnya telah mendapatkan informasi istimewa dan bahkan mengkoordinasikan strategi dengan lembaga federal selama penyelidikan terorisme.
Konteks Protes
Klasifikasi terorisme ini muncul menjelang banyak demonstrasi Tesla Takedown yang direncanakan di seluruh Amerika Serikat. Meskipun sebagian besar protes telah berlangsung damai, dengan banyak penyelenggara secara eksplisit mengecam kerusakan properti, penetapan tersebut menimbulkan pertanyaan tentang potensi pengawasan terhadap pemrotes yang sah. Kritikus berpendapat FBI mungkin melemparkan jaring pengawasan yang terlalu luas, mengawasi individu yang hanya mengekspresikan kritik terhadap Tesla atau Elon Musk daripada berfokus semata-mata pada mereka yang melakukan tindakan kekerasan.
Respons Presiden
Presiden Trump telah menyatakan secara terbuka bahwa pemerintahannya menganggap insiden Tesla ini dengan sangat serius, menulis di media sosial bahwa Orang-orang yang tertangkap melakukan sabotase terhadap Tesla akan berpeluang besar dipenjara hingga dua puluh tahun, dan itu termasuk para penyandang dana. Pernyataan ini menggarisbawahi perhatian tingkat tinggi yang telah diterima insiden-insiden ini dari otoritas federal.
Konteks Historis Kekhawatiran Pengawasan
ACLU dan organisasi kebebasan sipil lainnya secara historis telah mengkritik FBI karena menggunakan penyelidikan terorisme untuk memantau aktivis dan komunitas kulit berwarna tanpa pengawasan yang memadai. Lima tahun lalu, FBI menghadapi kritik karena menggunakan Undang-Undang Pengawasan Intelijen Asing untuk memantau pemrotes Black Lives Matter, yang kemudian ditandai oleh Inspektur Jenderal DOJ sebagai contoh ketidakpatuhan yang luas terhadap aturan pengawasan.