Dalam perkembangan hukum yang belum pernah terjadi sebelumnya, Google dikenakan denda moneter terbesar dalam sejarah oleh pengadilan Rusia, menunjukkan meningkatnya ketegangan antara platform teknologi global dan kontrol media negara.
Denda Astronomikal
Pengadilan Rusia telah menjatuhkan denda sebesar 2 undesiliun rubel (sekitar 20,5 desiliun USD) kepada Google karena memblokir 17 saluran TV negara Rusia di YouTube. Jumlah ini sangat besar hingga melebihi total nilai ekonomi Bumi berkali-kali lipat, membutuhkan 33 angka nol untuk menuliskannya. Sebagai perbandingan, seluruh laba kotor Alphabet, perusahaan induk Google, pada tahun 2023 sebesar 174 miliar dolar hampir tidak berarti dibandingkan dengan denda ini.
Akar Konflik
Perselisihan ini dimulai pada tahun 2020 ketika platform YouTube milik Google memblokir akses ke beberapa media Rusia, termasuk Tsargrad TV dan RIA FAN, dengan alasan pelanggaran undang-undang sanksi dan aturan perdagangan. Situasi memanas setelah invasi Rusia ke Ukraina pada Februari 2022, ketika YouTube lebih lanjut memblokir saluran tambahan milik negara termasuk Sputnik, NTV, Rossiya 24, dan RT.
Denda yang Meningkat
Putusan pengadilan Rusia mencakup sistem penalti progresif. Jika Google gagal membayar dalam waktu sembilan bulan, denda tambahan sebesar 100.000 rubel akan dikenakan setiap hari. Penalti ini kemudian berlipat ganda setiap minggu tanpa batas atas, menciptakan situasi yang secara matematis tidak masuk akal di mana denda terus bertambah secara eksponensial.
Respons dan Strategi Hukum Google
Google telah mengambil pendekatan strategis untuk tantangan hukum ini. Perusahaan telah menyatakan kebangkrutan anak perusahaannya di Rusia pada tahun 2022 dan telah mengajukan gugatan preventif di pengadilan AS dan Inggris untuk mencegah saluran TV Rusia mengajukan tindakan hukum di luar Rusia. Dalam komunikasi dengan investornya, Google telah mengindikasikan bahwa masalah hukum Rusia ini tidak mungkin berdampak material pada operasi bisnisnya.
Implikasi Internasional
Kasus ini memiliki implikasi internasional yang lebih luas, dengan otoritas Rusia dilaporkan berusaha memberikan tekanan melalui pengadilan di berbagai negara termasuk Turki, Hongaria, Spanyol, dan Afrika Selatan. Situasi ini menyoroti kompleksitas yang meningkat dalam moderasi konten dan kedaulatan digital internasional dalam lanskap internet global yang semakin terpecah.